Network
JurnalAmbon.com,- Memperingati 17 tahun kematian aktivis HAM Munir Said Thalib, KASUM serta direktur LBH Jakarta, Arief Maulana, desak presiden Jokowi agar tak mengingat pada rakyatnya.
Arief Maulana mengatakan bahwa Jokowi hanya sekedar menarik perhatian khalayak yang mendukung kasus-kasus aktivis HAM Munir Said Thalib, sejak masa kampanyenya.
Aref Maulana juga menilai, Jokowi tidak membuktikan kutipannya, karena telah memberikan ruang pada terduga pelaku pelanggaran HAM jabatan penting di pemerintahannya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Rabu, 8 September 2021: Aries Situasi Menyedihkan dan Taurus Perasaan Positif
dekat, dalam upaya pemeriksaan kasus kematian Munir Said Thalib di pesawat terbang menuju Amsterdam dari Singapura pada 7 September 2004 lalu, hingga kini belum juga tuntas.
Sebagaimana dikutip JurnalAmbon.com dari artikel Pikiran Rakyat berjudul " Tagih Janji Jokowi Usut Kematian Munir, KASUM Sebut PresidenJustrukan Banyak Kebohongan ", dimana kasus tersebut belum terpecahkan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.
Baca Juga: Kumpulan Kata-kata Bijak Peraih Nobel Sastra Ernest Hemingway, Bisa Bikin 'Meleleh'
Sebelumnya, Jokowi juga sudah berjanji akan mengusut tuntas kasus kematian Munir pada 2016 silam.
Namun, kutipan-kutipan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Saya ingin menuntut Kasum dan kita semuanya kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak terus melakukan hal itu," ujar Arief, dalam konferensi pers 17 tahun Kematian Munir, Selasa 7 September 2021.
Baca Juga: Kumpulan Kata-kata Bijak Adolf Hitler, Salah Satu yang Inspiraitf Adalah 'Sabar Berarti Siap Menderita'
"Kita tentu masih ingat bagaimana Presiden Jokowi berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini. Saat beliau bertemu dengan pakar hukum, dia berjanji itu semua," kata Arief.
Baca Juga: Calon Penumpang Kapal Pelni Wajib Terdata di Aplikasi PeduliLindungi, Berikut Cara Registrasinya
"Tetapi sampai hari ini, yang kita saksikan adalah paradoks. Mestinya ada langkah-langkah kongkrit yang dilakukan, tapi sampai saat ini pemerintah memberikan ruang-ruang istimewa, posisi baik untuk orang yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.
Baca Juga: Kumpulan Kata-kata Bijak Presiden Soekarno, Bertema Cinta, Motivasi dan Kehidupan
Direktur LBH Jakarta merasa pernyataan yang menyebut dokumen TPF hilang adalah hal yang tidak masuk akal.
"Yang paling penting, dokumen penting TPF dinyatakan hilang, dan pemerintah menyebut kewajiban untuk menerbitkannya, padahal itu jelas sekali adalah mandat keputusan presiden,"ujar Arief.
Baca Juga: Nama Bayi Islam Berawalan U Serta Artinya: ada Singa, Elang juga Setia dan Jujur
Arief pun berharap Jokowi segera menepati janjinya untuk mengusut tuntas kasus kematian Munir.
Kematian Munir ini juga dinilai sebagai catatan kelam Indonesia, yang harus diusut hingga tuntas.***( Nopsi Marga / Pikiran Rakyat )
Artikel Rekomendasi