Network
JurnalAmbon.com,-Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewacanakan Amandemen UUD 1945, membuat seorang tokoh partai politik angkat bicara.
Seorang Tokoh tersebut, Merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe.
Habib Aboe menyebutkan, kebijakan membatasi kegiatan masyarakat justru semakin dipersusah di masa pandemi.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo dan Virgo Jumat 20 Agustus 2021: Lajang Mungkin Memiliki Keberuntungan
Baca Juga: tvN Umumkan Tayangan Film Spin-off dari House on Wheels, Berikut Cuplikan dan Pemeran Bintang Film
menurut Habib Aboe, wacana pemerintah pada Amandemen UUD 1945 tidak tepat dalam situasi pandemi Covid-19.
sementara itu, masyarakat yang terdampak pandemi saat ini tengah berduka, lantaran kehilangan keluarga atau kerabat terdekat akibat terkapar Covid-19.
"Jika saat ini membahas amandemen UUD 1945 seolah tidak peka dengan situasi ini, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden. Jika dipaksakan rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasib rakyat," ucap Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini dalam keterangannya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces Jumat 20 Agustus 2021: Tuntutan Keuangan Dari Keluarga
Habib Aboe yang juga Ketua Dewan DPR RI itu menyampaikan, dalam mengatasi masalah pandemi ini, diperlukan seluruh elemen bangsa bisa bersatu padu melawan pandemi Covid-19.
Dirinya menjelaskan, dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa itu guna mengurangi risiko kematian Covid-19, dan berupaya memulihkan kembali kondisi ekonomi.
"Dari pada membahas Amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan Covid-19. Karena kita pahami Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi tidak ada yang lebih penting dari pada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh," kata Anggota Komisi III DPR RI tersebut dilaporkan laman resmi PKS.
Artikel Rekomendasi